Bojonegoro —Rilispublik | Alarm bagi kemandirian ekonomi daerah mulai berbunyi. Di tengah potensi besar pelaku UMKM tahu dan tempe, pasar di Bojonegoro justru lebih banyak diisi produk dari luar daerah seperti Jombang, Kediri, hingga Malang. Fenomena ini tidak sekadar soal persaingan, tetapi mencerminkan lemahnya intervensi kebijakan yang seharusnya melindungi dan menguatkan pelaku usaha lokal di kandangnya sendiri.
Lebih jauh, kecenderungan sejumlah SPPG diBojonegoro yang mengarah pada pemasok dari luar daerah menambah daftar persoalan. Ketika pasar internal tidak berpihak, pelaku UMKM lokal kehilangan ruang tumbuh. Padahal, dengan dukungan serius dari pemerintah melalui dinas terkait, sektor tahu dan tempe berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru sekaligus ikon daerah yang kompetitif.
Penguatan UMKM tidak cukup hanya pada tataran wacana. Diperlukan langkah konkret dan terukur, mulai dari peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, kepastian legalitas usaha, hingga pembukaan akses pasar yang adil dan transparan. Tanpa itu, pelaku usaha lokal akan terus tertinggal dalam persaingan yang tidak seimbang.
Ghozali, mahasiswa Universitas Bojonegoro (Unigoro), menilai bahwa pemerintah daerah harus mengambil peran strategis secara lebih tegas dan sistematis.
“Pemerintah daerah perlu memastikan adanya kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar implementatif dalam mendampingi UMKM tahu dan tempe. Pendampingan harus mencakup peningkatan mutu produk, inovasi, serta penguatan legalitas usaha. Jika ini dilakukan secara konsisten, saya optimistis produk lokal Bojonegoro mampu bersaing dengan daerah lain dan berkembang menjadi identitas unggulan. Karena itu, penting ada jaminan kebijakan agar produk lokal mendapat akses yang adil, termasuk dalam rantai pasok SPPG di Bojonegoro,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan sektor ini bukan hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada ketahanan ekonomi daerah secara keseluruhan. Dengan strategi yang tepat, tahu dan tempe Bojonegoro tidak hanya menjadi produk konsumsi, tetapi juga simbol kemandirian dan kebanggaan daerah.
Dorongan ini sekaligus menjadi kritik terbuka bahwa keberpihakan terhadap UMKM lokal harus dibuktikan dengan kebijakan nyata. Tanpa keberanian mengambil langkah strategis, peluang menjadikan tahu dan tempe sebagai ikon Bojonegoro hanya akan menjadi wacana yang berulang.
[Red]
