Aceh Timur, Rilis Publik – Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Prabu Satu Nasional (PSN) Aceh Timur akhirnya angkat bicara atas pemberitaan sejumlah media dan pernyataan lembaga yang menuduh dirinya melakukan penipuan. Ia menilai tuduhan tersebut tidak berdasar, merusak nama baik, dan justru berpotensi menjadi fitnah.
Struk Transfer Bukan Bukti Penipuan
Dalam hak jawabnya, Bendahara menegaskan bahwa bukti berupa struk pengiriman uang yang dibawa oleh pihak-pihak tertentu sama sekali tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menyebut adanya penipuan.
> “Itu hanyalah bukti transaksi administratif. Penipuan hanya bisa dibuktikan di pengadilan dengan alat bukti yang sah, bukan dengan struk transfer. Menyebut saya penipu tanpa dasar hukum adalah fitnah yang merugikan nama baik saya dan organisasi,” tegasnya.
Pengurus Sejak Awal Sudah Tahu Aturan
Bendahara menambahkan, semua pengurus PSN saat awal bergabung sudah menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus dan sepakat membesarkan organisasi bersama.
> “Iuran dan kewajiban anggota sudah jelas diatur dalam AD/ART. Semua pengurus tahu dan menyepakatinya. Jadi, bagaimana mungkin hal yang sah sesuai aturan organisasi tiba-tiba disebut penipuan?” ujarnya.
Dugaan Pemerasan Akan Dilaporkan
Lebih jauh, ia juga menyinggung adanya dugaan ancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan terhadap bendahara dan pengurus. Bukti berupa chat serta voicenote ancaman sudah diamankan oleh tim hukum.
> “Kalau memang ada yang merasa keberatan, silakan tempuh jalur hukum resmi. Jangan dengan cara pemerasan, apalagi menekan lewat pemberitaan. Kami tidak akan tinggal diam. Kasus ini sedang kami siapkan untuk dilaporkan,” tegasnya.
Pesan untuk Pengurus dan Publik
Sebagai bagian dari klarifikasi, Bendahara juga mengingatkan para pengurus untuk menjaga semangat kebersamaan dan tidak mudah terprovokasi.
> “Ketua Umum kami saja rela menggunakan dana pribadi untuk membayar kantor dan membantu kebutuhan anggota di Aceh Timur. Jadi sungguh ironis kalau ada yang malah berubah jadi provokator. Kalau ada yang salah paham, silakan minta maaf secara terbuka. Kalau tidak, proses hukum tetap jalan,” pungkasnya.
(RPL)
