Dunia jurnalistik dan penegakan hukum dasarnya berpijak pada fondasi yang sama: pencarian kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pers sering kali hanya diposisikan sebagai perekam peristiwa tanpa ditopang pemahaman hukum yang mendalam. Akibatnya, fungsi pers sebagai kontrol sosial kerap kehilangan taji saat berhadapan dengan kompleksitas regulasi dan benteng kekuasaan.
Langkah yang diambil oleh Da Wahyudi Waruwu, Kepala Biro Rilis Publik Kabupaten Rokan Hilir, memberi perspektif segar tentang bagaimana seorang insan pers seharusnya berevolusi. Keputusannya menempuh studi S-1 Ilmu Hukum bukan sekadar mengejar gelar formal, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk memperjelas pisau analisis pers dalam melihat setiap dinamika publik. Pers yang paham hukum akan menghasilkan karya yang tak hanya kritis, tetapi juga presisi dan terlindungi secara legalitas.
Namun, literasi hukum di atas kertas tidak akan berdampak besar tanpa keberanian untuk turun ke lapangan. Keterlibatan aktif sebagai paralegal resmi di Forum Era Adil Warung Paralegal Indonesia (FERADI WPI) menjembatani celah tersebut. Melalui peran paralegal, jurnalis tidak lagi sekadar menjadi penonton yang mencatat penderitaan warga, melainkan hadir memberi edukasi dan pendampingan hukum awal bagi masyarakat kecil yang kerap ‘buta’ akan hak-hak dasarnya. Ini adalah bentuk nyata sinergi antara kerja jurnalistik dan pengabdian masyarakat di tingkat akar rumput.
Tentu, ruang gerak yang berani ini membutuhkan perlindungan profesi yang kokoh. Bergabungnya Da Wahyudi ke dalam Ikatan Wartawan Jagat Raya Indonesia (Kawan Jari) mempertegas komitmen bahwa independensi, integritas, dan ketaatan pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tetap menjadi koridor utama. Organisasi profesi bukan sekadar wadah berkumpul, melainkan benteng pertahanan moral agar pena pers tidak mudah dibeli atau diintimidasi.
“Integrasi antara ilmu hukum dari perkuliahan, peran paralegal di FERADI WPI, serta penguatan profesi melalui organisasi Kawan Jari adalah modal utama saya untuk membawa Media Rilis Publik Biro Rokan Hilir menjadi kontrol sosial yang semakin objektif, tajam, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Da Wahyudi Waruwu, Selasa (21/7/2026).
Pada akhirnya, apa yang ditunjukkan di Rokan Hilir ini menekankan satu hal penting: kehadiran media massa tidak boleh berhenti sebagai penyampai berita semata. Dengan memadukan pemahaman hukum, aksi paralegal, dan etika pers yang kuat, media dapat bertransformasi menjadi pilar penegakan keadilan sosial yang sesungguhnya—menjadi mitra strategis rakyat dalam memperjuangkan hak-hak hukum mereka. (**)
Penulis: admin
